MAKALAH
RULE OF LAW
Makalah
ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
“Pendidikan
Kewarganegaran”
Yang
dibimbing oleh Bapak Drs. Sunarko Budiman, M.KPd
Disusun Oleh :
ROHMAN NUR IKHSAN (14187205014)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
STKIP PGRI TULUNGAGUNG
April, 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya
panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih‐Nya, atas anugerah hidup dan kesehatan yang telah kami terima, serta
petunjuk‐Nya sehingga kami
diberikan kemampuan dan kemudahan dalam penyusunan Makalah Rule Of Law.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih belum
cukup baik, kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. kami juga menyadari bahwa kami
masih banyak mempunyai keterbatasan pengetahuan dalam materi, sehingga
menjadikan keterbatasan bagi saya pula untuk memberikan penjelasan yang lebih
dalam tentang masalah ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun
selalu kami harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini.
Akhir kata, saya mohon
maaf sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dan kesalahan. semoga makalah
ini membawa manfaat bagi kita dan juga dapat menambah pengetahuan kita agar
dapat lebih luas lagi.
Tulungagung,
13 April 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
COVER ........................................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... ii
KATA PENGANTAR .................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang .................................................................................. 1
B.
Rumusan Masalah ............................................................................. 1
C.
Tujuan Penulisan ............................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A.
Devinisi Konstitusi dan Rule Of
Law (ROL)...................................... 3
B.
Latar Belakang Konstitusi dan Rule
Of Law (ROL)...........................
4
C.
Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan
Rule Of Law (ROL).............. 5
D.
Hubungan Antara Konstitusi dan
Rule Of Law (ROL).......................
6
E.
Perkembangan Konstitusi dan Rule
Of Law (ROL) di Indonesia....... 7
F.
Penerapan Konstitusi dan Rule Of
Law (ROL) dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara secara
Tepat............................................... 9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan............................................................................................. 11
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 12
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH
Kehidupan manusia sebagai
makhluk sosial tidaklah luput dari aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi.
Segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam berbagai aturan, tujuannya
agar manusia dapat hidup tertib, nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu, adanya
aturan atau hukum juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku
manusia. Tentunya apabila dalam suatu kehidupan tidak ada hukum yang berlaku,
kehidupan tersebut akan menjadi kacau karena manusia akan berbuat semuanya
sesuai dengan apa yang diinginkan.
Namun di Indonesia sendiri
yang menjadi hukum sebagai kaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernergara,
masih banyak terdapat praktik- praktik pelanggaran hukum yang tak jarang
justru dilakukan oleh para aparat yang dianggap penegak hukum. Adanya ironi
seperti itu, membuat kita sebagai mahasiswa yang sudah mampu berpikir
secara kritis haruslah ikut prihatin dan juga mulai berpikir ke depan akan
dibawa kemana penegakan hukum yang ada di negara kita ini. Jangan sampai
hukum-hukum yang telah dibuat hanya menjadi sebuah tulisan di dalam buku
peraturan tanpa dipahami apa tujuan dari hukum tersebut.
B.
RUMUSAN
MASALAH
G.
Apakah Devinisi Konstitusi dan
Rule Of Law (ROL)?
H. Apakah Latar Belakang Konstitusi dan Rule Of Law (ROL)?
I. Apakah Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan Rule Of Law (ROL)?
J. Apakah Hubungan Antara Konstitusi dan Rule Of Law (ROL)?
K. Apakah Perkembangan Konstitusi dan Rule Of Law (ROL) di Indonesia?
L. Apakah Penerapan Konstitusi dan Rule Of Law (ROL) dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara secara Tepat?
C.
TUJUAN PENULISAN
a.
Untuk Mengetahui Devinisi
Konstitusi dan Rule Of Law (ROL).
b.
Untuk Mengetahui Latar Belakang
Konstitusi dan Rule Of Law (ROL).
c.
Untuk Mengetahui Mekanisme
Pembuatan Konstitusi dan Rule Of Law (ROL).
d.
Untuk Mengetahui Hubungan Antara
Konstitusi dan Rule Of Law (ROL).
e.
Untuk Mengetahui Perkembangan
Konstitusi dan Rule Of Law (ROL) di Indonesia.
f.
Untuk Mengetahui Penerapan
Konstitusi dan Rule Of Law (ROL) dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara secara
Tepat.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
DEFINISI KONSTITUSI DAN RULE
OF LAW
Pengertian
Konstitusi
Konstitusi berasal dari kata constituer (Pransis),
constitution (Inggris), constitutle (Belanda) yang berarti membentuk, menyusun
dan menyatakan.Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi di masukan sebagai
pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara.Konstitusi
juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.
Dalam bahasa indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-undang Dasar
(UUD).
Keduanya memang tidak berarti sama. UUD hanyalah sebatas
hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi disamping memuat hukum
dasar yang tertulis, juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis. Konstitusi
tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis dan
politis.Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian
konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis.
Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah
fundamentallaws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya.Sementara
menurut Sri Soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu
bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.Dari dua pengertian
bisa dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai
sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara.
Pengertian Rule of
Law
Friedman (1959) membedakan rule of
law menjadi dua yaitu:
Pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Kedua, secara hakiki/materiil (ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
Pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Kedua, secara hakiki/materiil (ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
Menurut T.D.Weldon, pengertian
mengenai Negara yang menganut paham the rule of lawyang berarti Negara tersebut
tidak hanya memiliki suatu peradilan yang sempurna diatas kertas saja,
akan tetapi ada atau tidaknya the rule of lawdalam suatu Negara tergantung
daripada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam
arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negaranya, maupun dari
pemerintahnya. Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan
Negara yang dikenakan sanksi atau konsekuensi. Yang dominan adalah konsep “Rule
of Law” mengatakan apa -apa tentang “ justness” dari hukum itu
sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi. Negara demokrasi pada
dasarnya adalah Negara hukum.
Secara formal, Rule of Lawdiartikan
sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya
negara. Sedangkan secara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of
Law, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law).
B.
LATAR
BELAKANG KONSTITUSI DAN RULE OF LAW (ROL)
Latar belakang Rule of law
adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad
ke- 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of Law
lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran palemen
dalam penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang
berkembang sebelumnya.
Rule of law merupakan konsep tentang Common
law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh
kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip
keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by
the man. Ia lahir dengan mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja,
ningrat dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara
konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.
Latar belakang Konstitusi
Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan
suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial (miring), karena tanpa
konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara.
Dr. A. Hamid S. Attamimi menegaskan seperti yang dikutip Thaib- bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan, sejalan dengan pendapat tersebut.
Dr. A. Hamid S. Attamimi menegaskan seperti yang dikutip Thaib- bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan, sejalan dengan pendapat tersebut.
Bagir Manan mengatakan bahwa hakekat konstitusi merupakan
perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pemabatasan
terhadap kekuasaan pemerintah disuatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga
negara maupun setiap penduduk dipihak lain.
Menurut William G. Andrews, dapat dirumuskan beberapa
fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam
praktek, yaitu;
1) Menentukan pembatasan
terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitualisme
2) Memberikan legitimasi
terhadap kekuasaan pemerintahan
3) Menjadi instrumen
untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam
sistem demokrasi maupun raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan
negara.
C.
MEKANISME
PEMBUATAN KONSTITUSI DAN RULE OF LAW (ROL)
Pembuatan Konstitusi
Institusi Legislasi Institusi (lembaga) yang bertugas
untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya
adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR) dan Badan
Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang,
sedang tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama
DPRD tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II.
Institusi lain diluar kedua institusi diatas, baik
yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik memiliki tugas memberi
dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa UUD, UU,
PERPU dan PP PERDA.
Pembuatan Rule of Law
Yaitu;
a. Diawali oleh adanya
gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara.
b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrinhukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusidan demokrasi. Rule of lawadalah konsep tentang common law.
b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrinhukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusidan demokrasi. Rule of lawadalah konsep tentang common law.
Unsure-unsur rule of law menurut
A.V. Dicey terdiri dari:
- Supremasi aturan-aturan hukum.
- Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
- Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.
- Supremasi aturan-aturan hukum.
- Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
- Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.
Paham
rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hokum dan keadilan, di
Amerika di letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law
lahir dari paham kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hokum untuk
mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule
of law adalah jaminan adanya keadilan
bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social.
Syarat-syarat
dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law
adalah:
1.
Adanya perlindungan konstitusional.
2.
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3.
Pemilihan umum yang bebas.
4.
Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5.
Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan
kewarganegaraan.
D.
HUBUNGAN
ANTARA KONSTITUSI DAN RULE OF LAW (ROL)
Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah
kekuasaan publik yang di atur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan
hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam
hubungan ini pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.
Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat atau Rule of Law.
Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik
dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang memiliki hukum dasar tertulis
dan tidak tertulis. Rechsstaat atau Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan
sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme.
Salah satu syarat untuk terselanggaranya pemerintahan yang
demokrasi menurut Rule of Law sendiri adalah Adanya Perlindungan Konstitusional.
Jadi jika tidak adanya perlindungan Konstitusi maka pemerintahan demokrasi
menurut Rule of Law tidak akan pernah terselengara. Oleh karena itu, konstitusi
dan negara hukum (Rule of Law) merupakan dua lembaga yang tak dapat dipisahkan.
E.
PERKEMBANGAN
KONSTITUSI DAN RULE OF LAW (ROL) DI INDONESIA
Perkembangan Rule Of
Law
Jika di Inggris paham rule of law
diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika diletakkan pada
hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham
kedaulatan negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan
tugas kekuatan pemerintah Maka di indonesia, inti dari rule of law adalah
jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.
Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya
merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.
Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945
memberi jaminan adanya rule of law. Prinsip-prinsip rule of law di dalam
pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara,
karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Perkembangan Konstitusi
Konstitusi sebagai satu kerangka
kehidupan politik telah lama dikenal yaitu sejak zaman yunani yang memiliki
beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum pada 624 – 404 SM) sehingga,
sebagai Negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal sebagai UUD
1945 yang telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh badan
penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mana tugas
pokok badan ini sebenarnya menyusun rancangan UUD. Namun dalam praktik
persidangannya berjalan berkepanjangan khususnya pada saat membahas masalah
dasar Negara.
Diakhir sidang I BPUPKI berhasil
membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan, panitia ini pada tanggal
22 juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah piagam jakarta
yang menjadi naskah pembukaan UUD yaitu menghilangkan kalimat “dengan kewajiban
menjalankan syari’ah islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian diterima
dalam siding II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945.
Setelah itu Ir. Soekarno membentuk
panitia kecil pada tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas
menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
(PPKI) yang beranggotakan 21 orang. Sehingga UUD atau konstitusi Negara
Republik Indonesia disatukan ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18
Agustus 1945. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh komite nasional indonesia
pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945.
Dengan demikian sejak itu Indonesia
telah menjadi suatu Negara modern karena telah memiliki suatu sistem
ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945.Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia
telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun subtansi materi yang
dikandungnya, yaitu :
1. UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember
1949.
2.
Konstitusi republic Indonesia serikat yang lazim dikenal dengan sebutan
konstitusi RIS (17 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).
3. UUD
1950 (17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959).
4. UUD
1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan
masa berlakunya sejak Dekrit Presiden pada 05 Juli 1959-1966
Pada masa itu terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945,
diantaranya:
- Presiden mengangkat ketua dan wakil
ketua MPR/DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara
- MPRS menetapkan soekarno sebagai
presiden seumur hidup
Setelah itu pada masa Orde
Baru (1966-1998) pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan pancasila
secara murni dan konsekuen, pada masa ini konstitusi menjadi sangat sakral,
diantaranya melalui sejumlah peraturan:
- Ketetapan MPR nomor I/MPR 1983 yang
menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak
berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 tentang
referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak merubah UUD
1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum
- UU no 5 tahun 1985 tentang referendum yang
merupakan pelaksanaan TAP MPR nomor IV/MPR/1983
Salah satu tuntutan reformasi
1998 adalah dilakukanya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang
perubahan itu antara lain karena pada masa orde baru kekuasaan tertinggi di
tangan MPR (dan pada kenyataanya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat
besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga menimbulkan
multitafsir
Selanjutnya Pada masa reformasi,
UUD 1945 mengalami perubahan (Amandemen) berturut turut pada tahun 1999, 2000,
2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai
standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian di jadikan
lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.
F.
PENERAPAN
KONSTITUSI DAN RULE OF LAW (ROL) DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SECARA
TEPAT
Penerapan Rule of law
Pelaksanaan Rule
of Lawmengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa
keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan Rule
of Lawharus diartikan secara hakiki (materil) yaitu dalam arti
pelaksanaan dari just law. Prinsip –
prinsip Rule of Law secara
hakiki sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law”dalam
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan
implementasi prinsip – prinsip Rule of Law.
Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil
kajian, menunjukan keberhasilan “the enforcement of the rules of law”
bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa (Sunarjati Hartono: 1982).
Hal ini didukung kenyataan bahwa Rule of
Lawmerupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas
dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Karena bersifat legalisme maka
mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem
peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak
personal dan otonom.
Dengan
demikian inti Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat,
terutama keadilan sosial. .
Proses
penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga – lembaga hukum yang
terdiri dari:Kepolisian,Kejaksaan, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Peradilan (yaitu; Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) ).
Secara
kuantatif, peraturan perundang – undangan yang terkait dengan Rule ofLaw telah banyak dihasilkan di
negara kita, namun implementasi/penegakannya belum mencapai hasil yang optimal,
sehinggarasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan Rule of Law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Suatu
negara (termasuk Indonesia) yang ingin menegakkan demokrasi harus benar-benar
menjadi negara hukum yang menerapkan Rule of Law. Hal ini sangat diperlukan
agar demokrasi dapat benar-benar ditegakkan. Tanpa adanya penerapan aturan
hukum (Rule of Law) yang nyata, mustahil demokrasi dapat ditegakkan dalam suatu
negara.
Penerapan Konstitusi
Inti
penerapan sistim pemerintahan pasca amandemen konstitusi (UUD 1945) antara
lain:
a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadi
liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas.
b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda Tingkat I dan II
(Kabupaten/Kota).
c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden.
d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
e. Perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung dan
sistim multipartai.
f.
Pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan sturktur ketatanegaraan
Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
1.
Dalam bahasa indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan
Undang-undang Dasar (UUD).
2.
Friedmanmembedakan Rule of Law menjadi dua yaitu secara
formal dan secara hakiki/materiil.
3.
Latar
belakang Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-
19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir
sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran palemen dalam
penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang
berkembang sebelumnya
4.
Institusi Legislasi Institusi (lembaga) yang bertugas
untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya
adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR) dan Badan
Eksekutif (presiden).
5. Pembuatan Rule of
Law Yaitu;
a.
Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan
Negara.
b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hokum.
b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hokum.
6. konstitusi dan
negara hukum (Rule of Law) merupakan dua lembaga yang tak dapat dipisahkan.
7. Di indonesia,
inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya,
khususnya keadilan sosial.
8. Konstitusi sebagai satu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal yaitu
sejak zaman yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum
pada 624 – 404 SM) sehingga, sebagai Negara hukum Indonesia memiliki konstitusi
yang dikenal sebagai UUD 1945.
9. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga – lembaga
hukum yang terdiri dari:Kepolisian,Kejaksaan, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Peradilan (yaitu; Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
DAFTAR PUSTAKA
(Online)https://www.google.com/search?q=devinisi+konstitusi+dan+rule+of+law+%28ROL%29&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=np&source=hp#, Diakses pada 11 April 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar